tentang hidup

apakah Kamu pernah tahu seperti apa rasanya seperti tidak ada yang mendukungmu…?

seperti apa rasanya hidup di antara orang-orang yang tidak pernah melihat apa yang kau bisa lakukan?

selalu tidak pernah dianggap,

selalu dinilai gagal

tidak pernah sedikit dihargai apa yang sudah berubah

kemajuan selangkah dalam hidupmu

saat kau mencoba berontak, kau terhalang oleh sesuatu

sesuatu yang membuatmu merasa frustasi

tapi tak ada satu pun di dekatmu yang mau mendengarkanmu

seperti hidup dalam pusaran angin dan tidak ada hentinya menggoyangmu

tapi ini tentang hidup..

semakin berat jalan yang harus kita lalui

untuk lebih memaknai segala tentang hidup…

sekalipun harus membiarkan jantungmu terhenti

air matamu mengalir

dan senyummu tertahan sekian waktu

Sejarah Sistem Politik Indonesia

Ketika kita berbicara tentang sejarah sistem politik Indonesia, maka yang harus kita pahami secara mendasar adalah kata-kata apa saja yang bisa kita maknai dari kalimat tersebut. Kita akan membicarakan sebuah sistem yang secara sederhana dimaknai sebagai gabungan dari sub-sub / berbagai unit, yang bercirikan meiliki tujuan, saling bergantung dan bersifat adaptif terhadap proses yang terjadi di dalamna, lalu politik, politik itu adalah sebuah art, politik adalah alat/ instrumen, politik bisa juga dimaknai sebagai pilihan bertindak dengan menimbang cost and benefit, sarat dengan kepentingan, yang secara praktis dipahami juga dengan kita bisa melihat beberapa konsep-konsep klasiknya, kelmbagaannya, konfliknya dan juga kekuasaan. Jika kita mengingat konsep politik ala Machiavelli, yang melihat perpecahan di berbagai wilayah di Italia saat itu, politik dimaknai sebagai art,  bagaimana ia bisa dgunakan dengan menghalalkan segala mcam cara demi terwujudnya cita-cita yang diimpikan.

 

Sampai disini, tentang politik. Lalu masuk dalam pembahasan tentang Sistem Politik Indonesia dan Sistem Politik di Indonesia, dimanakah letak perbedaan kedua kata ini?

Bicara tentang Sistem Politik Indonesia merpakan sebuah sistem atau tatanan dimana meliputi nilai-nilai yang ada, termasuk di antaranya pengaruh luar/ asing yang menjadi value dan diadopsi menjadi sebuah sistem politik yang dijalankan sedangkan Sistem Politik di Indonesia lebih didefinisikan sebagai sistem yang pernah berlaku di Indonesia, sistem politik yang dijalankan sejak masa pra kemerdekaan hingga pemerintahan saat ini. Lalu mengapa kita harus belajar sejarah sistem politik, ada dua argumen yang mendasari, yakni selain sebagai tool of analysis, sejarah juga akan memberikan kita betapa sebenarnya sistem politik sangat terbuka terhadap proses politik yang tengah berlangsung sehingga akan mempermudah kita mengamati seberapa tingkat kapabiltas sistem politik yang tengah berlangsung (kapabilitas sistem politik dapat dilihat di tulisan-tulisan Gabriel Almond).

Berbeda dengan Herbeth Feith ataupun Geertz, yang melihat sejarah untuk mengamati pola administrasi para pemuda, perilaku politiknya di Indonesia dimasa pra kemerdekaan. Sedangkan Geertz lebih ingin melihat bagaimana politik aliran berkembang, berpengaruh dalam kehidupan politik, di daerah-daerah, misalnya seperti aliran keagamaan yang kuat di daerah tapal kuda.

A. Sejarah Sistem Politik Indonesia, dapat terbagi dalam beberapa kurun waktu, yakni :

a.Orde Lama

1. Periode awal proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945- 27 Desember 1949)

Mengingat situasi dan kondisi negara Indonesia yang baru merdeka dan sangat tidak dimungkinkan diselenggarakannya Pemilihan Umum, maka secara otomatis pembentukan lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA, BPA, MA belum terjadi, dengan demikian dibentuklah Komite Nsional Indonesia yang terdiri dari tokoh-tokoh kemerdekaan RI yang mebantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan, dan menjalankan sistem pemerintahan presidensiil. Akan tetapi dalam prosesnya, terdapat cukup banyak polemik, dimana wajah bangsa ini sebagai bangsa yang baru merdeka masih cukup jauh dari kesan demokratis, sehingga pada tanggal 14 November, Wakil Presiden Moh Hatta melalui Maklumat X–sistem presidensiil menjadi sistem parlementer (hingga 27 Desember 1949)

2.Periode Konstitusi RIS,

Pada masa ini sistem pemerintahan mengacu pada UUD yang terdiri 197 pasal, 1 lampiran, dengan sistem pemerintahan kabinet parlementer. Kabinet parlementer ini merupakan sistem pemerintaha dimana Presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen, sehingga dengan adanya parlemen, cukup banyaklah partai politik yang tumbuh berkembang saat itu.

3.Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Pada masa ini masih dengan sistem parlementer, dimana cukup banyaknya partai pada kenyataannya cukup banyak memunculkan konflik kepentingan dan ideologi antar partai politik.  Dimana hampir separuh lebih pemerintahan dikuasai oleh PKI (alira komunis), PSI, Masyumi, PNI dan NU. Kelima partai politik yang memiliki suara yang komposisinya jauh lebih banyak di banding partai lain, memiliki aliran ideologi yang berbeda. PKI dengan ide-ide sosialis komunisnya yang saat itu juga diwarnai dengan kondisi politik internasional (pertentangan dua blok pada masa perang dingin), juga cukup menjadi isu panas pada waktu itu.

Pada kabinet parlementer ini erjadi seringkalinya pergantian kabinet–seperti di Jepang, melalui mosi tidak percayanya, dikarenakan di masa ini cukup banyak partai yang bila tidak sepakat dengan kabinet-dijatuhkan mosi tidak percaya. Sebut saja Kabinet Ali Sastro I, Kabinet Sutan Sjahrir, Kabinet Ali S II, Kabinet Wilopo, Kabinet Hatta, beberapa kabinet yang memiliki catatan sejarah dan masa kepemimpinan yang singkat karena seringnya mosi tidak percaya dari parlemen serta pertentangan ide atau pemikiran dengan Soekarno.

4. Periode 5 Juli 1959-1965

Adanya kekecewaan Soekarno terhadap partai partai yang ada, yang dinilai banyak yang lebih menekankan aspek kepentingan golongan dibandingkan loyalitas terhadap ide, gagasan maupun keputusan Soekarno, mendorong Soekarno untuk kembali ke UUD 1945, degan menjalankan sebuah demokrasi terpimpin. Melihat kini pintu kebijakan semuanya terfokus pada satu tangan yakni Soekarno, malah kian memperparah polemik Ideologi—PKI, PNI, Militer.

Hal ini disebabkan :

# Soekarno memiliki hubungan kurang harmonis dengan militer, dimana adanya beberapa peristiwa yang menunjukkan intervensi Soekarno terhadap militer, selain itu beberapa ideologi yang dibawa PKI menjadikan militer dalam posisi yang kurang menguntungkan.

#Militer bertentangan dengan konsep Nasionalis, Agama Komunis (termasuk pada saat demokrasi parlementer dijalankan, banyak partai yang tidak setuju)

#PNI bukanlah partai Soekarno, ia hanyalah mesin politik Soekarno, yang sebenarnya juga tidak diperhitungkan keberadaannya.

#PKI sangat khawatir nasibnya akan berakhir seperti PSI, Masyumi yang dibubarkan Soekarno atas tuduhan adanya kudeta di Sumatera. Sehingga ketika Soekarno meminang Militer melalui AH Nasution, dengan adanya perjanjian bahwa PKI tidak ada di kabinet, dan militer duduk di pemerintahan dan kabinet maka, PKI hanya menerima termasuk idelogi Pancasila.

Situasi ini juga memicu tindakan Soekarno menjalankankebijakan politik tidak sejalan dengan konstitusi, seperti penunjukan anggoa legislatif dan parlemen secara langsung, pembentukan DPR GR, pengangkatan dirinya sebagai Presden seumur hidup. Selain itu posisi lembaga kepresidenan menjad sangat eksklusif dan tertutup dimana hanya orang-orang Soekarno yang memiliki akses. Pada akhirnya  pertentangan Soekarno-Hatta, Militer vs PKI menjadipertentangan ideologis yang menjadikan konfigurasi Pistem Politik Indonesia di Orde Lama ini menjadi lebih kompleks.

b.Orde Baru

•Era pemerintahan Orde baru ini militer diperkuat sebagai pertahanan negara. Selain itu dijadikannya 3 pilar nilai yang dianggap penting : Ekonomi sebagai Panglima, Politik sebagai Panglima dan Militer Sebagai Panglima sebagai pedomana kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih ABRI pun dapat berpolitik seperti menjadi anggota legislatif dengan konstitutif  melalui format Dwi Fungsi ABRI. Mobilisasi dan depolitisasi ideologi dilakukan melalui Partai Golkar yang merupakan  partai yang wajib bagi PNS dan dengan otoritasnya Presiden memliki otoritas mutlak dalam  mengontrol kebebasan pers terutama yang dinilai bertentangan dengan prinsipnya. Termasuk akses lembaga kepresidenan yang cukup ketat, dan berikut adalah beberapa Sumber daya kekuasaan presiden  :

a.Presiden “hak privilllage” mengontrol rekruitmen politik dalam pengisian jabatan lembaga tinggi negara-rekruitmen pengurus parpol.

b.Presiden memiliki sumber daya keuangan yang besar

c.Presiden adalah Panglima Tertinggi ABRI

d.Presiden memiliki beberapa personal otoritas, merupakan sumber legitimasi kekuasaan kepresidenan

c.Masa Transisi

Merupakan masa pasca Reformasi 1998 hingga Pemilu 1999 yang menjadi tonggak penetu kehidup demokrasi yang diharapkan lebih terbuka sehat dan demokratis.

Catatan Penulis :

*Materi Pembelajaran  Sistem Politik Indonesia dan dikembangkan dari berbagai sumber.

Rahasia Kecerdasan Anak : Memaksimalkan Perkembangan Anak

Sebuah Buku Pintar Seri Tumbuh Kembang Anak, yang diterbitkan Kompas Gramedia, buku yang luar biasa tentang bagaimana calon ibu yang berupaya memenuhi kecukupan gizi pada masa pra konsepsi, hamil dan menyusui, balita, dan semuanya bertujuan agar melahirkan dan memiliki anak anak yang sehat, cerdas, lebih penggembira dan mudah beradaptasi terhadap lingkungannya ketika dia tumbuh dan berkembang.

Kita semua memahami bahwa memiliki anak yang sehat, cerdas, dan sempurna adalah impian dan dambaan setiap orang tua, terlebih para ibu hamil yang seringkali rela melakukan hal posistif bagi perkembangan janin dalam rahimnya. Buku ini begitu luar biasa pentingnya, khususnya bagi Anda yang berminat dan sangat interest terhadap hal-hal yang terkait dengan pengaruh pentingnya kesehatan dan gizi bagi kecerdasan dalam fase dini perkembangan anak.

Buku ini diterbitkan November 2010, dalam Edisi Bahasa Indonesia.Buku Rahasia Kecerdasan Anak ini terbagi dalam 5 sub bahasan, yakni:
a. Pra Konsepsi
b. Kehamilan
c. Menyusui
d. Anak balita
e. Serba Serbi

Pada sub bahasan pertama, yakni Pra Konsepsi, dalam buku ini lebih diuraikan tentang apa saja sih gizi yang dibutuhkan sejak pra konsepsi, jenis sayur dan buah apasaja yang baik untuk gizi dan kesehatan perempuan (reproduksi), bagaimana Vitamin C yang dibutuhkan dapat memperbaiki kualitas sperma, bagaimana ibu perokok dan ayah perokok dapat membawa pengaruh kecerdasan dan kesehatan bagi anaknya, terlebih bagi si ayah yang hobi jajan.

Kedua, tentang kehamilan, disini diuraikan bagaimana dan apa yang dilakukan ibu demi keselamatan janinnya, terlebih selama masa kehamilan tentunya banyak sekali gangguan pertumbuhan janin yang muncul, termasuk bagi perempuan yang menikah di usia muda, lantas hamil,ini ternyata juga membawa pengaruh lho…, ibu hamil plis jangan stres (pengaruh pada penalaran anak), mungkin terkejut dengan postur tubuh, atau morning sick atau emosi dan sensi yang selalu mengikuti setiap aktivitasnya–>hipertensi, termasuk dalam bab ini dibicarakan juga tentang pentingnya konsumsi vitamin B khususnya untuk mencegah bayi cacat, …nah yang ini jelas penting, para ibu hamil biasanya ingin tetap terlihat bugar dan menarik, perawatan kecantikan tetap dibutuhkan, agar kita saat hamil tetap menarik, namun peringatan,,plis deh kalo bisa jangan Sauna ya….intinya bab ini banyak kasih warning buat ibu agar sll jaga berat badan karena efeknya juga buat perkembangan bayinya nanti..

Lalu ketiga, menyusui, hmm..bayi ini pasti sangat kreatif saat kita mulai memberi air susu kita buat mereka, nah buat para calon ibu, ASI memang luar biasa penting dan manfaatnya, selain baik bagi otak bayi, ASI adalah imunisasi pertama dan utama buat bayi, dapat mencegah kencing manis, dan penglihatan bayi terjaga..^^ Bayi kita di masa menyusui sangat membutuhkan zat besi, magnesium dan madu, plus tambahan ASI agar jangan sampai terlambat ya…

bab berikutnya lebih menguraikan tentang anak balita, pada fase ini cukup banyak hal yang harus diperhatikan para orang tua, khususnya para ibu yang memang akan sangat dibutuhkan untuk terus memantau perkembangan buah hati mereka. Dalam buku ini dijelaskan ada beberapa situasi dimana para ibu atau orang tua sebaiknya tidak memaksa sang anak untuk melakukan sesuatu yg tidak mereka mau, misalnya jangan paksa anak makan, karna memberi makan anak bukan sekedar kenyang, jauhkan makanan pencetus stres, jangan kebanyakan gula, dan perhatikan gizi –ubi jalar bagus untuk kurangi resiko buta, ingat gizi mental perlu disamping gizi fisik!!

Terakhir, Serba serbi, lebih menguraikan tentang IQ anak dan Kondisi Ibu yang saling berpengaruh, bagaimana jika ibu hamil lebih sering mendengarkan musik klasik atau lagu2 yang dapat merangsang kecerdasan anaknya nanti saat lahir–ya..musik memang dapat membantu kecerdasan anak..bagaimana baiknya konsumsi sayur dan buah untuk menyegarkan otak, Semua Perlu makan ikan, karna ikan dapat mencegah kanker, o iya,,,telor ternyata lebih baik daripada brokoli, pastinya dalam serba serbi ini berupa tips tambahan buat para orang tua, khususnya ibu, agar lebih care dan mewaspadai segala sesuatu di sekelilingnya demi tumbuh kembang anak yang maksimal.

Sumber Review :
Buku Pintar Seri Tumbuh Kembang Anak- Kompas Gramedia

IMPLIKASI KONFLIK KASHMIR TERHADAP REGIONAL SECURITY : KAWASAN ASIA SELATAN

Sejak mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1947, India-Pakistan telah 3 kali berperang, dimana tahun 1949 terjadi perang terbuka dikarenakan Konflik Kashmir, dan perang lainnya karena India membantu Pakistan Timur ( kini bernama Bangladesh) melepaskan diri dari Islamabad. Kashmir sendiri wilayahnya tidak hanya dijadikan rebutan antara India dan Pakistan, tapi juga Cina., karena Kashmir sendiri berbatasan dengan Cina di utara dan Tibet di timur, sehingga Cina menguasai daerah perbatasan dengan India. Kashmir terdiri atas dua negeri merdeka, yakni Jammu dan Kashmir.

Persoalan muncul ketika India tetap mengklaim seluruh Kashmir adalah teritorinya dan Pakistan menolak karena mayoritas penduduk Kashmir adalah muslim yang bertempat di teritori yang dikuasai India. Konflik pun menjadi lebih kompleks karena yang semula hanya persoalan wilayah berkembang menjadi konflik antar agama dan konflik aliran.  Selanjutnya dalam tulisan ini akan mencoba menjawab persoalan mengapa konflik tersebut terjadi dan apakah implikasi dari konflik Kashmir terhadap regional security di kawasan asia selatan?

Konflik India – Pakistan

Konflik Kashmir terjadi karena benturan kepentingan politik kedua negara dan kekuasaan yang diwujudkan melalui klaim secara sepihak dari India maupun Pakistan. Kashmir sendiri merupakan simbol bagi identitas nasional India sekaligus Pakistan, menjadi kendala dalam urusan politik dalam negeri, serta kompromi bagi kedua Negara sulit terwujud. Seperti ketika Pakistan mempertanyakan legalitas pencaplokan Kashmir oleh India setelah peristiwa pemisahan tahun 1947. Kemudian Islamabad menuduh New Delhi mengingkari resolusi PBB tentang kesepakatan untuk menentukan kehendak rakyat Kashmir. India beranggapan, pencaplokan Kashmir tahun 1947 merupakan suatu hal yang legal dan final sehingga tak perlu dibicarakan lagi, terutama setelah Dewan Rakyat Kashmir November 1956 mendeklarasikan Negara Kashmir menjadi bagian integral dari negara federal India

Sebagai gambaran untuk menjelaskan konflik India-Pakistan tersebut, saya meminjam konsep konflik Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helenan S. Robin bahwa konflik adalah suatu jenis interaksi yang ditandai dengan bentrokan kepentingan, gagasan, kebijaksanaan dan program yang saling bertentangan.Konflik yang timbul dalam hubungan antar kedua negara tersebut dilandasi oleh keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan negara dalam hubungannya dengan negara lain, dapat dilihat Kashmir adalah wilayah yang strategis karena letaknya berbatasan langsung dengan negara-negara lain, seperti India maupun Pakistan yang melakukan klaim atas Kashmir.

Dampak yang muncul dari konflik Kashmir :

1. Munculnya gerakan separatisme yang bercita-cita mendirikan Negara Kashmir merdeka dengan nama Khalistan.
2. Rakyat Kashmir ingin memisahkan diri dari India bukan saja karena mereka beragama islam tetapi juga karena merasa tersiksa atas perilaku tentara India.
3. Konflik Kashmir yang pada akhirnya memaksa India dan Pakistan berlomba mengembangkan nuklir menjadi faktor Detterence .
4. Keterlibatan negara luar seperti AS, China, Rusia seperti apa

Implikasi bagi regional security dikawasan Asia Selatan.

Untuk menjelaskan permasalahan dalam tulisan ini, saya meminjam konsep regional security dan masalah regional security amity-emity Barry Buzan. Seperti ketika kedua Negara melakukan  perlombaan nuklir dari India disusul Pakistan karena konflik Kashmir—Mengapa digunakan ? Dampaknya karena Konflik Kashmir saja telah mendorong pertikaian yang hebat lagi, bagaimana jika didukung kedua pihak memanfaatkan persenjataan nuklir.

Selain itu perang yang telah terjadi di kedua Negara tersebut, bagaimana perang mempengaruhi stabilitas regional Asia Selatan, dalam kaitannya hubungan diplomatik dengan negara-negara kawasan lain, seperti India-China yang juga pernah bertikai karena Kashmir.

Ketika konflik terjadi, stabilitas keamanan kawasan Asia selatan ternyata berdampak pada hubungan bilateral Negara-negara di kawasan tersebut, sepertri adanya sikap saling curiga antara kedua negara India-Pakistan, menjadikan proses penyelesaian konflik tersebut belum mencapai titik temu karena perbedaan pandangan .

---

Dikutip dari tulisan pribadi tentang ” Security”

COLD WAR EUROPE 1945-1991: A POLITICAL HISTORY :Perbandingan Pemerintahan Jerman Barat dengan Jerman Timur di Era Perang Dingin

Dalam cuplikan buku Cold War Europe 1945-1991 : A Political History ini secara garis besar menceritakan sejarah politik Eropa setelah berakhirnya PD II, dimana runtuhnya rezim komunis di Timur. Saat itu Eropa terbagi dalam sistem komunis dan kapitalis, bahkan tidak sekedar pembagian Timur-Barat, perang dingin yang terjadi saat itu turut mempengaruhi negara-negara di Eropa seperti Jerman salah satunya. Jerman merupakan salah satu negara penjajah yang kuat di  Eropa. Sebagai the heart of Europe, di tahun 1945 sempat mengalami masalah perekonomian yang kompleks. Selanjutnya membawa pengaruh pada kondisi politik Jerman, dimana ketika perang dingin terjadi Jerman yang merupakan titik terpenting bagi Eropa terbagi menjadi dua dengan dominasi komunis di Jerman Timur dan Jerman Barat berada di bawah kekuatan Barat.

Selama masa perang dingin, situasi politik di Eropa memang tidak stabil, hampir seluruh negara-negara di Eropa membangun sistem aliansi dan mengalami security dillema. Ketegangan Timur-Barat menjadi kompleks ketika masing-masing pihak bersepakat membangun pakta pertahanan Pakta Warsawa dan NATO. Fenomena ini cukup dapat menggambarkan bagaimana posisi Jerman ketika masa perang dingin. Oleh karena itu dalam tulisan ini saya ingin lebih memfokuskan pada sistem politik Jerman Barat dan Timur setelah terpecahnya kekuatan besar mereka, bagaimana posisi politik mereka terjhadap situasi masa perang dingin dengan terpecahnya mereka, bagaimana aktor-aktor domestik kedua Jerman tersebut turut andil dalam menghadapi iklim politik di Eropa dan dunia internasional di masa tersebut.

Dalam tulisan ini saya akan mengkaji bagaimana masing-masing pemerintahan kedua Jerman tersebut pada masa Perang Dingin.

Jerman Barat

Melalui partisipasi dalam Konferensi Postdam menyepakati bahwa 4 kekuatan peenang melakukan pertemuan dan membicarakan isu Jerman. Selanjutnya dalam konferensi tersebut, Jerman Barat berada di bawah zona pendudukan AS, Inggris dan Perancis. Sebagai negara baru, FRG dijalankan berdasarkan rumusan he Basc Law yang dirumuskan 8 Mei 1949. Selanjutnya di awal 1950an, setelah dibentuknya system demokrasi parlementer terjadilah pergulatan antar partai politik. Uni Kristen Demokrat ( CDU ) sebagai sister party,bersama Uni Kristen Sosial ( CSU ) berkoalisi  dengan memerintah Jerman Barat di tingkat nasional selama 2 dekade hingga akhir 1969. Pada tahun tersebut, Partai Sosial Demokratik Jerman ( SPD ) dibentuk pertama kalinya sebagai lanjutan koalisi pemerintah dengan Freie Democratic party ( FDP ) yang memerintah hingga tahun 1982. Akhir tahun tersebut SPD terdesak dari kekuasaan ketika koalisi baru di pemerintahan dibentuk oleh CDU/CSU, FDP. Ketiga partai ini mengatur suatu perlawanan di tahun 1980an. Adopsi Jerman Barat dalam politiknya yang demokrasi setelah 1945, membuat suatu perbaikan perekonomian yang sangat kuat bahkan menjadikannya sebagai economic miracle, yang mampu menjadi salah satu diantara negara termakmur di dunia di akhir 1960an dan ketika tahun 1990an ekonomi Jerman dan bank sentralnya memainkan peran memimpin ekonomi Eropa.

Jerman Timur

Sebagaimana kelahiran FRG, bentuk pemisahan negara-bangsa dalam zona Sovyet berlangsung dalam beberapa tahun. Di akhir 1947, SED ( Socialist Unity Party of Germany ) mengerahkan Konggres Masyarakat Jerman untuk Kesatuan dan Perdamaian di Berlin untuk melakukan demonstrasi atas klaim SED tentang tanggung jawab bagi masa depan politik seluruh Jerman, yang saat itu beberapa wakil dari zona Barat juga diundang. Konggres meminta negosiasi perjanjian damai kedua Jerman dan dibangunnya pemerintah pusat Jerman. Sebagaimana control organisasi SED digunakan untuk memperoleh dukunan bagi terealisasikannya aksi tersebut.

Setelah aksi tersebut, sebagai konstitusi pertama GDR, melalui badan perwakilan dari masyarakat, warga Negara memperoleh hak-hak dasar tertentu. Namun realitasnya, mereka hanya sedikit memperoleh kebebasan bahkan banyak hal yang menjadikan hidup di Jerman Timur bagaikan tidak memiliki masa depan, kuatnya kediktaktoran rezim sosialis menempatkan Jerman dalam kekuasaan Uni Sovyet.  Perlawanan politik yang terjadi sedapat mungkin ditekan oleh negara, cara kerja press dibawah pengawasan negara  bahkan  kegiatan perekonomian dikuasai dan dikontrol oleh negara. Kondisi ini menjadikan perbedaan kondisi perekonomian Jerman Timur secara jelas berbeda ketika dibandingkan dengan Jerman Barat, walaupun secara keseluruhan ekonomi sosialis berhasil diterapkan. Berbeda dengan Jerman barat, warga Negara Jerman Timur tidak memperoleh kebebasan, tekanan atau kekerasan akan diberikan pada siapapun yang mencoba kabur ke Jerman Barat. Meski dalam beberapa konsolidasi GDR dijamin dengn adanya Tembok Berlin, namun GDR membuat seolah-olah sepakat dengan penyatuan kekuatan militer yang dipelihara oleh Sovyet. Sekali saja dukungan pembangunan Tembok Berlin ini dicabut, maka GDR dapat runtuh.

Hubungan Jerman Barat dan Jerman Timur

Adanya perbedaan ideologi Timur-Barat mendorong secara cepat dibentuknya pertahanan, apalagi Sovyet begitu kuat di Eropa Timur. Kepemimpinan Sovyet di negara Blok Timur dalam Pakta seperti sebuah ancaman bagi seluruh negara di blok tersebut. Pakta Warsawa yang terbentuk pada 14 Mei 1955 ini terdiri dari Negara anggota Uni Sovyet dan Negara-negara satelitnya, sepert halnya NATO menjamin bantuan keamanan militer yang menguntungkan bagi anggotanya atas serangan tiba-tiba dan melakukan koordinasi seluruh kekuatan anggota dalam satu kesatuan komando.

Bagi anggota NATO, di bawah kekuatan Jerman Barat dan Perancis membuat keputusan penting di tahun 1961 untuk merubah fungsi aliansi. Para anggota NATO sepakat bahwa NATO harus punya peran politik, negosiasi pertahanan dengan blok Timur. Pada tahun 1967 negara-negara Pakta Warsawa pun mengumumkan bahwa Jerman Barat sebagai langkah pertamanya harus dapat menerima keberadaan Jerman Timur agar pakta pertahanan menjadi efektif. Namun sayangnya, banyak pihak seperti Brandt menilai bahwa sebenarnya Jerman Barat sendiri masih sangat berharap untuk reunifikasi Jerman kembali.

Selanjutnya bagaimana pola hubungan antara kedua Jerman ini, dengan adanya Tembok Berlin ? Hubungan Jerman Barat dengan negara-negara Eropa Timur secara umum mengalami stagnan sejak dibuatnya Doktrin Hallstein di pertengahan 1950an. Di tahun 1970an, sebagai usaha mengurangi tegangan di Eropa, Brandt dan menteri luar negerinya , Walter Scheel sepakat melakukan negosiasi dengan blok kumonis. Untu pertama kalinya sejak tahun 1948, politisi FRG dan GDR melakukan pembicaraan, dimana Brandt dan perdana menteri Jerman Timur Willi Stoph bertemu di Erfurt di Jerman Timur dan Kassel di Jerman Barat. Dalam pembicaraan tersebut tidak ada hasil konkrit, karena Brandt  menolak mengakui GDR sebagai Negara yang berdaulat, selanjutnya komunikasi keduanya tidak dilanjutkan.

Setelah berkoordinasi dengan AS, FRG melakukan negosiasi dengan Uni Sovyet dalam hal normalisasi hubungan, antara kedua Negara tanpa memakai kekerasan. FRG sepakat untuk membuat klaim wilayah dan mengakui de facto batas antara FRG dan GDR. Selanjutnya mereka terikat penandatanganan perjanjian atas janji Sovyet membuka pembicaraan untuk menrmalisasi situasi Berlin. Setelah Uni Sovyet  menyepakati dan perjanjian Moscow pun ditandatangani pada bulan Agustus 1970. Persetujuan dibuka untuk negosiasi dengan negara lain dari blok Sovyet.

Selanjutnya dengan persetujuan dari 4 kekuatan besar ( AS, Inggris, Uni Sovyet, Perancis ) terjadi suatu perubahan bagi pemerintahan Berlin, dimana Berlin Barat dan GDR dengan negosiasinya akan mengatur akses untuk dan dari Berlin Barat dari FRG dan mengamankan hak-hak masyarakat Berlin Barat ketika mengunjungi Berlin Timur dan GDR. Melalui Transit Agreement pada bulan Mei 1972, disampaikan bahwa masalah tersebut juga meliputi jaminan keamanan atas hak-hak warga negara GDR ( Jerman Timur ) ketika berkunjung ke Jerman Barat, yang secara khusus dalam urusan kunjungan atau kepentingan keluarga yang bersifat darurat.

Berdasarkan fenomena tersebut, sebenarnya selama 4 dekade pembagian Jerman, hubungan kedua Jerman ini penuh rasa saling curiga. Walau secara bahasa dan sejarah memiliki kesamaan, namun melihat kenyataan tersebut ternyata warga negara dari kedua negara ini terbatas dalam melakukan kontak lansung dengan yang lain. Selama tahun 1960an sebagai contohnya, kontak kedua warga Jerman sangat minim. Bahkan selama tahun 1970 terdapat keinginan dari kedua masyarakat Jerman untuk bergabung dan memperoleh kebebasan namun masih memerlukan suatu perjanjian dari kedua pemerintahnya untuk membuat hubungan antara dua negara lebih terbuka. Selama tahun 1980an, meskipun hubungan berlanjut dengan perbaikan dan kontak antara kedua masyarakat pun menjadi lebih sering terjadi, mereka berusaha lari dari  Jerman Timur.6

---

Situasi di Eropa pasca Perang Dunia II hingga masa perang Dingin mengalami politik yang sangat kompleks, terjadinya security dillema antara satu negara dengan negara yang lain, terlebih ketika terbaginya pengaruh besar Eropa antara Timur dan Barat yang masing-masing dipegang oleh 4 kekuatan besar yakni Inggris, AS dan Perancis sebagai satu kekuatan  dengan Sovyet. Hal ini selanjutnya menjadi permulaan dalam penudukan 4 kekuatan tersebut atas Jerman. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, merupakan titik awal terpecahnya kesatuan Jerman menjadi kekuasaan Barat dan Timur. Selanjutnya dua kekuatan ini ditandai dengan persaingan dominasi sosialis komunis Sovyet di Jerman Timur dan kapitalisme di Jerman Barat di bawah kekuatan Barat.

Ketegangan Timur – Barat ini menjadi semakin kompleks ketika didirikannya pakta pertahanan seperti  Pakta Warsawa dan NATO.  Ketika Jerman Barat bergabung dalam NATO, berselang beberapa waktu Pakta Warsawa terbentuk dan Jerman Timur masuk didalamnya. Sekalipun banyak dilakukan perundingan maupun kesepakatan dilakukan oleh kedua pihak dalam menyelesaikan sengketa kedua pihak, akan tetapi belum mampu meredakan ketegangan yang terjadi di Eropa.

Pengaruh perang dingin di Eropa membawa dampak di negara-negara luar Eropa, seperti di Asia, Efrika atau Dunia Ketiga. Hal ini ditunjukkan dengan peperangan melawan komunisme Vietnam, Perang Korea bahkan pendudukan Eropa Barat di Afrika. Ketegangan dua blok makin riil, ketika kedua blok melakukan perlombaan senjata diantaranya nuklir—walaupun adanya kesepakatan untuk pengendalian pengembangan senjata nuklir, akan tetapi salah satu pihak sering mengabaikan kesepakatan yang dibuat demi tercapainya kepentingannya—sehingga kesepakatan yang ada menjadi tidak efektif.

---

Hasil Review dicuplik dari buku yang berjudul Cold War Europe 1945-1991: A Political History, yang ditulis John W Young, Second Edition. 1996. ( New York, Madison Avenue : Oxford University Press ), Page 5 sebagai bahan kuliah Studi Kawasan Eropa (Referensi Kuliah HI)

tentang Sejarah Perempuan Swedia…

Ingin sedikit berbagi dari hasil baca-baca waktu masih kuliah beberapa tahun lalu, sesuai minat tentang studi gender dan politik. Ini sih cuplikan dari tulisan akhir studi magister ^o^

…Sejarawan Yvonne Hirdman menulis sejarah sistem kesejahteraan Swedia for governmental “ Study of Power and Democracy in Sweden “ di akhir 1980an. Berjalannya pola sosial lama selama periode ini berpengaruh pada hubungan antara perempuan dan laki-laki. Hasilnya kemunculan konflik gender dikarakteristikan dengan tegangan antara integrasi dan segregasi. Tekanan integrasi diidentifikasikan oleh Yvonne secara mendalam dalam industri baru  ekonomi kapitalis dan ide demokrasi. Tekanan pemisahan berasal dari sistem gender, dimana merupakan struktur yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan secara tradisional sebagai tata bagian yang hierarki. Hirdman menunjukkan dalam analisisnya bahwa dalam hubungan gender di abad 20, menunjukkan betapa Swedia ingin mengintegrasikan diri dalam masyarakat modern dengan restrukturisasi pada pemisahan yang hirarkis, dimana restrukturisasi secara teoritis diidentifikasi dalam bentuk baru yang dikenal sebagai gender contract.

Dalam tulisannya Hirdman mengidentifikasi tiga periode yang dikarakteristik dengan kontrak yang berbeda. Periode pertama, di era tahun sebelum 1960an, yang disebutnya ”Housewife Contract”. Perempuan mulai masuk di area publik dengan hak untuk memilih tahun 1921 dan hak untuk menangani kantor publik tahun 1925, upaya keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik yang ideal masih dikaitkan dengan kondisi domestik. Peran perempuan dalam masyarakat seperti peran ibu rumahtangga. Pada tahapan ini, level ideologi lelaki masih sebagai breadwinner, dan perempuan diibaratkan sebagai pemelihara rumah dan anak-anaknya. Model kehidupan privat emikian digambarkan dalam masyarakat, dalam image Swedia dikenal istilah folkhem, ”the home of Swedish people”. Pada tahun 1950an, terjadi peningkatan permintaan bagi perempuan di pasar kerja. Motto politik kesetaraan berpengaruh pada meningkatnya standar hidup bagi semuanya. Integrasi perempuan di pasar kerja terukir dalam suatu perdebatan kesetaraan.

Periode kedua, dari tahun 1960-1975 sebagai ”Equality Contract” dengan pengakuan terhadap gender. Kesetaraan masih saja menempatkan kembali perempuan untuk tetap bertanggungjawab dalam memelihara rumah dan merawat anak-anaknya. Pada periode ini, mulai meningkatnya permintaan bagi perempuan di pasar kerja dengan melibatkan gerakan perempuan gelombang kedua di seluruh negara barat. Pada tahun 1960an dan 1970an, Swedia melihat kemunculan gerakan feminis radikal, yang terkait erat dengan kiri baru. Untuk pertama kalinya di publik terjadi pergantian kontrak gender yang dipertanyakan awal kemunculannya. Legalisasi pil kontrasepsi (1964) dan hak untuk bebas melakukan aborsi (1975) diperbaiki dengan bersama-sama melakukan perubahan dalam sistem penarikan pajak dan perawatan anak sebagai dasar  bagi kontrak kesetaraan gender.

Selama abad 20, keberadaan perempuan di Swedia di arena masyarakat industri modern dibuat berbeda. Upaya emansipasipun terlihat di era 1970an, norma gender diganti dan muncul ide baru tentang status kesetaraan gender ”Equal Status Contract”. Terdapat kesepakatan politik di Swedia tentang prinsip kesetaraan gender, kebijakan resmi tersebut sangat terkait dengan sistem kesejahteraan yang didasarkan pada suatu model dual bread-winner. Ini berarti bahwa            dasar ide politik Swedia telah mendukung perempuan bekerja sebagaimana cara yang dilakukan negara terhadap laki-laki. Sekitar 80% penduduk perempuan yang berusia antara 20-64 tahun pada masa itu telah menjadi bagian dari angkatan kerja. Kebijakan keluarga Swedia berdasarkan prinsip universalitas dan hak-hak individual. Ini berarti bahwa tidak ada hak yang terbatas pada diri perempuan untuk hanya menunjukkan kapasitas dirinya sebagai seorang istri. Keduanya, yakni laki-laki dan perempuan menempatkan kemampuannya untuk mengkombinasikan pekerjaan dan keluarga serta meningkatkan layanan mereka bagi generasi berikutnya. Prinsip kesetaraan gender dalam politik Swedia pada era 1970an muncul karena adanya term khusus “jämställdhet” yang dipergunakan untuk memaknai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di masyarakat. Penulis liberal Eva Moberg dalam essay berjudul “ The conditional liberation of woman”, mengkritisi fakta bahwa kondisi perempuan yang dapat bekerja bebas, hanya sebatas tanggungjawab mereka sebagai ibu rumah tangga. Moberg berargumen bahwa kuatnya tanggungjawab perempuan dalam merawat anak jauh lebih besar dibanding laki-laki.

---

Sumber : Tesis Pribadi^o^